Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Rakyat Indonesia

Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda Terhadap Rakyat Indonesia

Banyak hal yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia. Akibatnya bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir para penjajah. Lalu apa saja kebijakan pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia? Diantaranya adalah sebagai berikut:

1)   Monopoli dalam Perdagangan

Monopoli perdagangan sangat merugikan rakyat Indonesia pada masa itu. Bayangkan bagaimana perasaan para petani yang ingin menjual hasil pertaniannya, akan tetapi dipaksa hanya menjual kepada VOC? Tentu saja daya tawar harga yang mereka peroleh sangat rendah.

Pada awal kedatangan bangsa Barat, rakyat Indonesia menerima dengan sangat baik. Rakyat diberbagai daerah Indonesia memandang perdagangan adalah hubungan yang baik kepada siapapun. Akan tetapi hubungan perdagangan tersebut ternyata kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. Dalam hal ini VOC terus menerus berusaha memperoleh kekuasaan.

Pada awalnya VOC hanya meminta keistimewaan hak-hak dagang. Lama kelamaan berkembang menjadi penguasaan pasar (monopoli). VOC menekan para raja diberbagai daerah Indonesia untuk memberikan kebijakan perdagangannya hanya dengan VOC. Dan akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, akan tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan.

Apa itu monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Dan bagaimana dampak akibat monopoli? Bagi pelakunya, monopoli sangat menguntungkan karena mereka bisa menentukan harga beli dan juga harga jual.

Contohnya pada saat VOC melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyatnya menjual hasil bumi kepada VOC saja. Karena produsen sudah dikuasai oleh VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual harganya akan sangat melambung.

Lalu kenapa kerajaan-kerajaan di Indonesia mengizinkan perdagangan monopoli VOC? Semuanya itu terjadi karena keterpaksaan. Dalam hal ini Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk mengizinkan terjadinya monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya ialah politik adu domba atau dikenal dengan istilah devide et impera. Siapa yang diadu domba? Kerajaan dengan kerajaan, ataupun antar pejabat kerajaan.

Apa tujuan adu domba Belanda? Belanda berharap terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda terlibat dalam barbagai konflik yang terjadi di dalam kerajaan. Dan pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang sedang berperang. Begitu juga saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, maka Belanda akan meminta balas jasa.

Setelah perang selesai Belanda akan meminta sebuah imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan ataupun daerah. Dan akibat monopoli inilah rakyat Indonesia pada masa itu sangat menderita.

Adanya monopoli Belanda rakyat tidak mempunyai kebebasan menjual hasil buminya. Mereka terpaksa menjual hasil buminya hanya kepada VOC. Dan VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat murah, padahal jika rakyat menjual kepada pedagang lainnya, harganya bisa jauh lebih mahal.

2)   Kerja Paksa

Pernah mendengar istilah rodi atau kerja paksa? Bagaimana rasanya jika bekerja dengan terpaksa? Bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik pekerjaan yang dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena dipaksa akan membuat seseorang menderita. Hal seperti inilah yang dialami oleh bangsa Indonesia pada masa penjajahan dulu. Pemerintah Kolonial Belanda menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa.

Mendengar istilah kerja paksa tentu kita bisa menebak, bahwa rakyat Indonesia pada saat itu bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang layak, asupan makanannya tidak diperhatikan, dan melakukan pekerjaan diluar batas-batas kemanusiaan.

Jalur Anyer Panarukan memanjang lebih dari 1000 Km dari Cilegon (Banten), Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga sampai ke Panarukan (Jawa Timur). Sampai saat ini jalur tersebut adalah salah satu jalur utama bagi masyarakat Indonesia di pulau Jawa. Anyer Panarukan dibangun lebih dari 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu kenapa jalan tersebut harus dibangun?

Jalan Raya Pos (Anyer-Panarukan) sangat penting bagi Pemerintah Kolonial Belanda saat itu. Jalan Anyer-Panarukan menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi dari berbagai daerah di Pulau Jawa, dan hingga saat ini manfaat jalan tersebut masih bisa dirasakan.

Di balik besarnya proyek tersebut, disini perlu dipertanyakan bagaimana proses pembangunan jalan yang melewati gunung dan medan yang terjal dan sulit tersebut pada masa lalu? Siapakah yang menjalankan pembangunan jalan tersebut?

Pembangunan jalan tersebut adalah kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Herman Willem Daendels yang berkuasa pada era tahun 1808-1811. Belanda memandang pentingnya pembangunan jalur Anyer-Panarukan ini, karena jalur tersebut adalah penghubung kota-kota penting di pulau Jawa yang menjadi penghasil berbagai tanaman ekspor, dengan dibangunnya jalan ini maka proses distribusi barang serta jasa untuk kepentingan kolonial Belanda semakin cepat dan efisien.

Pembangunan jalan Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk Indonesia pada saat itu dikerahkan untuk membangun jalan ini. Rakyat Indonesia dipaksa oleh pemerintah Kolonial Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan juga tidak menerima makanan yang layak, akibatnya ribuan penduduk banyak yang meninggal baik itu karena kelaparan ataupun penyakit yang ia diderita. Pengerahan penduduk Indonesia untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut dengan rodi atau kerja paksa.

Kerja paksa pada masa Pemerintah Kolonial Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa untuk menjadi budak dan dipekerjakan diberbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan. Kekejaman Bangsa Belanda ini masih bisa kita buktikan dalam berbagai kisah yang ditulis dalam buku-buku sejarah dan juga novel.

{|CATATAN| Karena pembahasan ini saling berkaitan, maka adalah salah jika Anda melewatkan 3 artikel terkait berikut ini:
1) Pengaruh Keunggulan Lokasi Indonesia Terhadap Kolonialisme Barat 
2) Latar Belakang Penjajahan dan Kedatangan Bangsa Barat ke Indonesia 
3) Perlawanan Rakyat Indonesia terhadap VOC dan Pemerintah Hindia Belanda}

3)   Sistem Sewa Tanah Raffles

Faktanya Inggris juga pernah menjajah Indonesia dimasa lalu, pada sekitar tahun 1811-1816. Penguasa Inggris di Indonesia saat itu ialah Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles.

Salah satu kebijakan yang paling terkenal pada masa Raffles ialah sistem sewa tanah atau landrent-system atau Landelijk Stelsel. Sistem ini mempunyai ketentuan, antara lain yaitu:

a)    Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut.

b)    Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

c)    Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.

d)    Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah.

Sewa tanah sangat memberatkan rakyat, menggambarkan seakan-akan rakyat tidak mempunyai tanah, padahal tanah tersebut merupakan milik rakyat Indonesia sendiri. Hasil dari sewa tanah tersebut juga tidak semuanya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sebagian besar hanya digunakan untuk kepentingan penjajah.

Kekuasaan Inggris yang berlangsung selama 5 tahun di Indonesia, juga menghadapi perlawanan dari rakyat Indonesia di berbagai daerah. Diantaranya perlawanan besar rakyat Kesultanan Palembang di tahun 1812. Pada saat itu Sultan Sultan Mahmud Baharuddin menolak untuk mengakui kekuasaan Inggris. Lalu Inggris kemudian mengirim pasukan serta menyerang kerajaan Palembang yang terletak di Sungai Musi. Perlawanan rakyat Palembang pada saat itu bisa dikalahkan oleh tentara Inggris, akan tetapi semangat kemerdekaan rakyat Palembang tetap membara.

Selain itu Inggris juga menghadapi perlawanan dari kerajaan besar lainnya di Jawa yaitu Kasultanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Akan tetapi sebelum kedua kerajaan melakukan penyerangan, Inggris berhasil meredam usaha perlawanan tersebut.

4)   Tanam Paksa

Pada tahun 1830 Van den Bosch menerapkan Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) di Indonesia. Kebijakan ini diterapkan karena Belanda pada saat itu menghadapi kesulitan keuangan akibat adanya perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830), dan Perang Belgia (1830- 1831).

Tanam Paksa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda mempunyai ketentuan yang sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya yang lebih berat karena penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah kesulitan dan penderitaan rakyat Indonesia.

Banyak ketentuan yang dilanggar ataupun diselewengkan baik oleh pegawai barat atau oleh pribumi sendiri. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain yaitu:

a)    Ketentuannya bahwa tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya sebesar 1/5 dari tanah yang dimiliki, akan tetapi pada kenyataanya selalu lebih bahkan sampai ½ bagian dari tanah yang dimiliki rakyat.

b)    Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak.

c)    Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari, dan tanpa imbalan yang memadai.

d)    Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan.

Penderitaan rakyat Indonesia akibat dari kebijakan tanam paksa bisa dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia pada saat itu yang sangat tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi.

Sekitar tahun 1848-1850 karena terjadi paceklik 9/10 penduduk Grobogan Jawa Tengah mati kelaparan, dari yang tadinya jumlah penduduk sebanyak 89.000 orang, hanya tersisa 9000 orang. Lalu penduduk Demak yang semula 336.000 orang, tersisa 120.000 orang. Data ini belum termasuk data penduduk dari daerah lain yang menunjukkan betapa mengerikannya masa penjajahan pada saat itu.

Sumber Referensi:

http://www.ssbelajar.net/2016/08/kebijakan-pemerintah-kolonial-di-indonesia.html

https://haristepanus.wordpress.com/2011/11/04/kebijakan-kebijakan-kolonial-di-indonesia/